Translate

Home / Posts filed under Jokowi-JK
Showing posts with label Jokowi-JK. Show all posts
Showing posts with label Jokowi-JK. Show all posts

Hasil Lengkap Quick Count Pilpres 2014

Posted by Unknown Thursday, July 10, 2014 0 komentar

Puncak pertarungan Pilpres 2014 antara pasangan Prabowo-Hatta dengan pasangan Jokowi-JK yang berlangsung pada 9 Juli 2014 menghasilkan Quick Count yang berbeda-beda. Di satu sisi pasangan Jokowi-JK unggul, sementara hasil Quick Count lainnya menyatakan pasangan Prabowo-Hatta keluar sebagai pemenangnya.

Hasil lengkap quick count pilpres 2014

Berikut Hasil Lengkap Quick Count Pilpres 2014

No.
Lembaga Survei
Prabowo-Hatta
Jokowi-JK
Sumber
1.
Populi Center
49,05
50,95
Suara.com
2.
CSIS
48,1
51,9
Liputan6.com
3.
Litbang Kompas
47,66
52,33
Kompas.com
4.
Indikator Politik Indonesia
47,05
52,95
Metrotvnews.com
5.
Lingkaran Survei Indonesia
46,43
53,37
Konferensi pers
6.
Radio Republik Indonesia
47,32
52,68
Detik.com
7.
Saiful Mujani Research Center
47,09
52,91
Detik.com
8.
Puskaptis
52,05
47,95
Viva.co.id
9.
Indonesia Research Center
51,11
48,89
okezone.com
10.
Lembaga Survei Nasional
50,56
49,94
Viva.co.id
11.
Jaringan Suara Indonesia
50,13
49,87
Viva.co.id

Catatan:
Hasil yang dikeluarkan Lembaga Survei Nasional cukup mengejutkan, dimana jumlah prosestase suara masuk melebihi angka 100%. Lembaga Survey Nasional memberikan prosentase 50,56 % dan 49,94%, bila dijumlahkan 100,5%

Daftar Situs Resmi Lembaga Survei

No.
Lembaga Survei
Alamat Situs
1.
Populi Center
http://www.populicenter.org/
2.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
http://www.csis.or.id/
3.
Litbang Kompas
http://www.kompas.com/
4.
Indikator Politik Indonesia
http://www.indikator.co.id/
5.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
http://www.lsi.co.id/
6.
 Radio Republik Indonesia
http://www.rri.co.id/
7.
 Saiful Mujani Research Center (SMRC)
http://www.saifulmujani.com/
8.
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) |
http://puskaptis.wordpress.com/
9.
Indonesia Research Centre (IRC)
http://indonesiariset.com/
10.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
http://www.lsi.co.id/
11.
Jaringan Suara Indonesia (JSI)
http://jsi-riset.com/

Sumber:
kompas.com

Baca Selengkapnya ....
Categories: , , ,

Sebenarnya dinegara ini siapa presidennya

Posted by Unknown Monday, June 9, 2014 0 komentar
Sebenarnya di negara ini siapa presidennya?

Kalau begitu mengapa mau jadi Presiden, sudah tahu tugasnya sangat berat!

Ah memang tidak ada pertanyaan yang lebih berat! Pertanyaan seperti ini mungkin anak-anak TK pun dapat menjawabnya. Hanya untuk anak TK, pertanyaannya sedikit dibuat lebih ringan. “Anak-anak siapa Presiden kita sekarang?” jawab anak-anak, “SBY” atau “Susilo Bambang Yudhoyono”.
Saya pun kurang lebih akan memberikan jawaban yang sama dengan anak-anak TK itu.
Bagi saya presiden itu pemimpin, pemimpin bagi segala pimpinan yang ada di Negara ini.

Tapi apa betul, presiden itu pemimpin tertinggi di negeri ini?  
Jika Presiden = Pemimpin tertinggi = Panglima Tertingi = Komandan Tertinggi,  maka apa pun yang menjadi keputusannya menjadi kewajiban untuk dijalankan pemimpin-pemimpin di bawahnya.
Fungsi kepemimpinan yang terjadi di istana Negara tidak  terjadi di luar istana Negara. Mengapa bisa seperti ini?

Coba saja perhatikan, misalkan ada kejadian A, maka presiden mengambil keputusan mengenai A dengan cara B, C, D, kemudian presiden memerintahkan kepada para menterinya dan panglimanya untuk menjalankan intruksi tersebut. Tapi di luar istana, banyak pemimpin yang jelas-jelas jauh kedudukannya di bawah presiden, mengambil keputusan dan memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya. Hebatnya lagi ada pemimpin ormas dengan title Panglima Tertinggi Laskar,  dan Komandan Tertinggi, Presiden A,B,C, yang juga dapat mengambil keputusan menyangkut kepentingan bangsa ini tanpa dapat dikendalikan pemerintah pusat.
Mengapa hal ini bisa terjadi?
Hal yang sangat mendasar adalah Presiden, menteri-menteri, dan orang-orang di sekitar Presiden, tidak menjadikan dirinya ‘utuh’ sebagai wakil pemerintah atas nama bangsa Indonesia, tetapi menjadikan dirinya bagian dari wakil partai politik dan wakil ormas yang hanya tunduk dan patuh kepada keputusan partai dan ormasnya.
Jadi, salahkah Presiden sekarang dan sebelumnya?
Sama sekali Tidak! Secara pribadi dan mungkin seluruh rakyat Indonesia akan sepakat, bahwa Presiden yang pernah memimpin bangsa ini dan yang masih memegang kekuasaan saat ini, merupakan putra-putra terbaik dari yang terbaik yang dimiliki bangsa ini, mereka negarawan dengan nasionalisme sejati.  Hanya kelemahan para pemimpin kita ini ada pada fungsi kendali atau control. Ini salah satu tugas yang paling berat bagi seorang Presiden/Pemimpin Tertinggi dan juga mungkin tantangan terberat seorang bagi Presiden/Pemimpin Tertinggi.

Menjadi hal yang ‘lucu’, apa jadinya bila Presiden sampai melakukan tugasnya secara langsung mengontrol, apakah keputusan yang dibuatnya dilaksanakan sampai pemerintahan terendah atau sampai ke tingkat-tingkat RT.

Saya pernah membaca kisah seorang pemimpin yang menyamar menjadi rakyat biasa dan mengetahui salah seorang rakyatnya yang kelaparan sedang memasak ‘batu’! Setelah pemimpin iu melihat kesengsaraan rakyatnya, ia memerintahkan bawahannya untuk membuka dan membagikan persediaan makanan yang ada untuk para rakyat miskinnya, ia juga memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan ‘titah’, dan jika ‘titah’nya tidak dilaksanakan maka ia tidak segan-segan untuk menghukum bawahannya itu.
Memangnya kurang kerjaan apa? Jadi, untuk apa ada Menteri-Menteri dan jajarannya, kalau semuanya harus Presiden. Kalau begitu mengapa mau jadi Presiden, sudah tahu tugasnya sangat berat!
Apakah Presiden mengetahui, bahwa keputusannya benar-benar dijalankan oleh para Menteri dan jajarannya?
(di bawah ini contoh dan hanya contoh atau misalnya)
Apakah Presiden mengetahui bahwa keputusan dan instruksi yang sudah di buat berkaitan dengan seberapa besar dana BLT, PNPM Mandiri yang disalurkan dan diterima oleh penerima sesuai dengan intruksi tersebut.

Contoh: dimisalkan instruksi Presiden bahwa penerima BLT per orang sebesar Rp 100 ribu. Apa Presiden mengetahui, apakah benar yang diterima Rp 100.000,00, atau hanya Rp 80 ribu! Kemudian berkaitan dengan PNPM Mandiri, misalkan tiap desa mendapat 1 juta, bagaimana bila desa hanya menerima Rp 750 ribu! Berapa yang diterima RW, RT? Dari atas sudah dipotong, di desa di potong, di RW di potong, di RT di potong, berapa yang diketahui rakyat (di potong atau di korupsi, dari tingkat tinggi sampai tingkat terbawah, soal korupsi sudah merajalela, dan jangan bilang ini tugasnya KPK ya).

Sebenarnya, tema tulisan ini apa sih? Masalah Kepemimpinan atau masalah Korupsi? (bingung?)

Dalam waktu dekat ini kita akan memilih Presiden atau Pemimpin Tertinggi. Presiden yang akan terpilih nanti akan menjalankan visi misinya (nah yang ini sebenarnya saya juga bingung, menjalankan visi-misi sesuai dengan UUD 1945 Amandemen atau menjalankan GBHN sesuai dengan UUD 1945).

Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih nanti mudah-mudahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, bukan Presiden dan Wakil Presiden partai atau ormas. Presiden yang terpilih harus mengangkat Menteri-Menteri dan yang sejajar kedudukannya dengan Menteri, orang-orang yang ‘pantas’ di bidangnya, bukan diangkat atas jasanya sebagai wakil koalisi dan wakil partai, apalagi diangkat karena menjadi ‘tim sukses’. (Rakyat akan tahu dengan pasti bila Presiden mengangkat Menteri-Menterinya hanya berdasarkan pembagian kursi-kursi partai pendukungnya). Presiden harus benar-benar menjadi Panglima Tertinggi dari segala panglima yang ada. Jadi Presiden tidak perlu segan-segan untuk memberhentikan atau mencopot bila dilapangan ditemukan ada panglimanya (baik militer, polri, dan ormas) yang arogan terhadap rakyat.

Presiden harus tegas dengan keutuhan dan persatuan bangsa ini. Presiden harus tegas menuntaskan kasus-kasus HAM, Intoleransi, SARA, dan Korupsi.   
Selamat Menjalankan Tugas Negara!!!

Belum selesai...
Presiden diharuskan mengetahui hal-hal kecil di bawah sana!
Hal kecil ? Ya, hal-hal kecil: pungli, pelayanan rumah sakit yang asal-asalan, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota Polri/TNI dilapangan, jalan yang rusak, suporter sepakbola yang anarkis, ormas-ormas yang memprovokasi rakyat yang menimbulkan SARA berkepanjangan, para tahanan, dan masalah-masalah kecil lainnya.

Bagaimana caranya? Presiden hanya perlu telinga yang dapat mendengar, mata yang dapat melihat, luangkan waktu untuk membaca, penyediaan teknologi, dan SDM yang independent, terpercaya, jujur, dan loyal, jangan lupa sediakan juga akun-akun seperti: Facebook, Twitter, Wordpress, Blogger.

Lalu, bagaimana Presiden bisa mengetahuinya? Kami Rakyat Indonesia, akan membantu tugas-tugas Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri, melalui Smartphone, Facebook, Twitter, Wordpress, Blogger, Kompasiana, dan portal berita lainnya.

 Artikel ini ditulis juga di kompasiana.com

Baca Selengkapnya ....
Categories: , ,

Surat Abraham Lincoln kepada Jenderal Hooker

Posted by Unknown Saturday, June 7, 2014 0 komentar
Surat Abraham Lincoln kepada Jenderal Hooker

Surat ini ditulis kepada Jenderal Joseph Hooker pada tanggal 26 April, 1863, di masa paling kelam dari Perang Saudara. Selama 18 bulan, para jenderal Lincoln telah memimpin Union Army dari satu kekalahan tragis ke kekalahan lainnya.  Semua sia-sia. Negara gempar. Ribuan tentara telah meninggalkan ketentaraan, bahkan para anggota Republik dari Senat telah memberontak dan ingin mengusir Lincoln dari Gedung Putih. 

"Kita sekarang berdiri di pinggir kehancuran," ujar Lincoln. "Bagi saya tampaknya Yang Maha Kuasa pun menentang kita. Saya hampir tidak mampu melihat secercah harapan."
Lincoln menulis surat kepada Jenderal Hooker karena sang  jenderal sulit dikendalikan ketika nasib negara mungkin tergantung dari tindakan sang  jenderal.

Kesalahan sangat serius yang dilakukan sang jenderal, namun Lincoln tidak menyebutnya begitu. Lincoln lebih konservatif, lebih diplomatis. Lincoln menulis: "Ada beberapa hal di mana saya tidak cukup puas dengan Anda." Bicara mengenai kebijaksanaan! Dan diplomasi!
Inilah surat yang ditujukan kepada Jenderal Hooker:

Saya sudah menempatkan anda sebagai kepala militer Potomac. Tentu saja, saya sudah melakukan hal ini berdasarkan apa yang tampak bagi saya merupakan alasan-alasan yang memadai, namun saya pikir sebaiknya anda sendiri tahu bahwa ada beberapa hal di mana saya tidak cukup puas dengan anda.

Saya percaya anda adalah seorang tentara yang berani dan mempunyai kemampuan, yang tentu saja, saya suka. Saya juga percaya anda tidak mencampurkan politik dengan profesi anda, yang mana anda benar di sini. Anda mempunyai rasa percaya diri, kemampuan yang sangat berharga bila itu bukan kualitas yang mutlak diperlukan.

Anda ambisius, yang masih dalam batasan-batasan masuk akal, lebih memberikan manfaat dari pada merugikan. Namun saya pikir, sepanjang komando Jenderal Burnside atas militer, anda telah membicarakan ambisi anda, dan menghalangi sekuat tenaga dan ini berarti anda melakukan kesalahan besar pada negara, dan kepada sesama perwira terhormat.
Saya sudah mendengar, dengan satu cara yang bisa dipercaya, tentang pembicaraan anda baru-baru ini, bahwa baik tentara maupun pemerintah memerlukan seorang diktaktor. Tentu saja, itu bukan untuk hal ini, namun terlepas dari itu, saya sudah memberi perintah kepada anda.

Hanya jenderal-jenderal yang memperoleh sukses yang bisa menyiapkan diri sebagai para diktaktor. Apa yang sekarang saya minta dari anda adalah keberhasilan militer, dan saya akan mempertaruhkan kediktaktoran itu.
Pemerintah akan mendukung anda sekuat tenaga, yang tidak lebih atau kurang daripada yang telah dikerjakan pemerintah, dan akan dilakukan untuk semua komandan. Saya sangat khawatir bahwa semangat yang anda miliki telah merambat ke dalam militer, semangat mengkritik komandan mereka dan berkurangnya kepercayaan kepada komandan, sekarang akan beralih kepada anda. Saya akan membantu anda, semampu saya, untuk menumpasnya.

Anda, atau Napoleon, kalau dia bisa hidup lagi, tidak dapat manfaat apapun dari sebuah ketentaraan ketika semangat semacam itu berlaku di dalamnya, dan kini hati-hatilah, jangan tergesa-gesa. Hati-hati terhadap ketergesaan, namun dengan energi dan kewaspadaan tanpa tidur, majulah terus dan beri kami kemenangan. 

Ada yang bisa Anda pelajari dan petik dari surat yang dituliskan Abraham Lincoln kepada Jenderal Hooker?

Sumber: Dale Carnegie, Bagaiman Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, Bina Rupa Aksara, 1993, Jakarta.
Gambar: wikipedia
Tulisan ini di posting juga di kompasiana.com

Baca Selengkapnya ....
Categories: , , , , ,

Segel GKI Yasmin di buka jika Prabowo Presiden

Posted by Unknown Tuesday, June 3, 2014 0 komentar

Diskriminasi, intoleransi, dan intimidasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, Aparat Kepolisian, dan kelompok Ormas terhadap GKI Yasmin, duka kelam kebebasan beragama di negeri ini 


GKI Yasmin Bogor
"Prabowo sudah menyatakan di depan puluhan Pendeta. Ia akan memerintahkan Kapolri untuk membuka GKI Yasmin", itulah pernyataan yang dilontarkan Hashim  [1], senin, 2-6-2014, saat berdiskusi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta (STTJ) [2].

Mengingat Kembali Peristiwa Penutupan GKI Yasmin [3]

 12 Maret 2011
Antara pukul 19:00-21:00: Diadakan pertemuan antara perwakilan GKI YAsmin dengan pihak Polda Jabar. Pihak Polda Jabar menyatakan akan menindak tegas setiap pihak yang melakukan penggembokan dan meminta agar pihak GKI Yasmin tidak melakukan tindakan sendiri terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum.
Pukul 23:00 WIB: Gerbang GKI Yasmin kembali di gembok oleh Satpol PP dan sejumlah anggota kepolisian. Pihak kepolisian terkesan membiarkan hal itu terjadi, tidak ada tindakan pencegahan dari pihak kepolisian seperti yang dijanjikan.

 13 Maret 2011
Sekitar pukul 00:05 WIB: Ratusan anggota kepolisian berada di sekitar GKI Yasmin, mereka memberi ultimatum agar jemaat GKI Yasmin menyingkir dari trotoar gereja, juga menyingkirkan semua kendaraan di daerah tersebut. Saat itu polisi sempat membawa secara paksa seorang jemaat GKI Yasmin yang sengaja bertahan, tindakan polisi dapat di cegah oleh tim kuasa hukum karena yang dilakukan pihak kepolisian tidak memiliki alasan kuat dan tidak dibekali surat penangkapan.   
Pukul 01.00-08.30 WIB: Jemaat yang berjumlah sekitar 15 orang tetap bertahan di sebagian trotoar dengan menggelar tikar.
04:30-05:30 WIB: Area parkir Radar Bogor digunakan pihak kepolisian untuk melipat-gandakan kekuatan.
06.30 WIB: Kapolsekta Bogor Barat, sebagai komandan dilapangan memimpin pasukan Brimob bersenjata lengkap untuk membubarkan jemaat GKI Yasmin yang masih bertahan di trotoar.
07.00 WIB: Dengan mengerahkan enam truk brikade mobil bersenjata lengkap dan kendaraan barakuda, polisi berhasil memblokir jalan K.H. Abdulah Bin Nuh sepanjang 500 meter.
07.30 WIB: Demonstran yang menentang berdirinya GKI Yasmin melakukan unjuk rasa.
08.30 WIB: Akhirnya jemaat GKI Yasmin harus beribadah singkat di rumah salah seorang jemaat dekat gereja.

Pernyataan Human Rights Watch atas penyegelan GKI Yasmin [4]
Kekisruhan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin masuk dalam laporan dunia yang dikeluarkan Human Rights Watch tahun 2012. Laporan yang diberi nama "Human Rights Watch World Report 2012, Events of 2011", halaman 337, alinea 2 dan 3, dikeluarkan dan disebarluaskan secara mendunia oleh Human Rights Watch.

"In January the Supreme Court ordered the reopening of a Presbyterian church known locally as GKI Yasmin, overturning the Bogor administration’s ruling which had revoked the church’s building permit. However, Bogor Mayor Diani Budiarto refused to comply. Government ministers offered the church “relocation.” In October an Islamist organization began to harass churchgoers who were holding Sunday services on a sidewalk outside the sealed church."
"Senior government officials—including Minister of Religious Affairs Suryadharma Ali, Home Affairs Minister Gamawan Fauzi, and Minister of Human Rights and Law Patrialis Akbar—continued to justify restrictions on religious freedom in the name of public order."

"Pada Januari Mahkamah Agung memerintahkan untuk membuka kembali sebuah gereja Presbyterian yang secara lokal dikenal sebagai GKI Yasmin, membatalkan keputusan pemerintah Bogor yang mencabut surat izin mendirikan bangunan gereja tersebut. Namun, Walikota Bogor Diani Budiarto menolak untuk melaksanakan. Pejabat pemerintahan menawarkan "merelokasi" gereja. Pada Oktober sebuah organisasi Islam mulai melakukan kekerasan pada umat yang beribadah di hari Minggu di tepi jalan gereja yang ditutup."
"Pejabat tinggi pemerintahan senior—termasuk Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar— terus menegaskan pembatasan kebebasan beragama atas nama ketertiban umum."

 Apakah dengan menjadi Presiden dapat menjamin kehidupan kebebasan beragama

 Seperti dikemukakan di atas, tentang pernyataan Prabowo bila terpilih menjadi Presiden, maka kasus yang menimpa GKI Yasmin akan diselesaikan dengan cara membuka segel. Artinya Jemaat GKI Yasmin dapat kembali beribadah dan memperoleh kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. 

 Bila memang benar apa yang dijaminkan oleh Prabowo ini (mungkin) akan menjadi sejarah besar bangsa Indonesia, terlebih dari itu, apakah Prabowo sanggup menghadapi para ormas yang memiliki pandangan berlawanan dengan pernyataan Prabowo. 

 Kalau pun Prabowo dalam pemilihan presiden nanti ternyata dapat dikalahkan oleh pesaingnya Jokowi-JK, jemaat GKI Yasmin dan seluruh kaum minoritas di negeri ini akan melontarkan pertannyaan yang sama, yaitu Apakah mereka sanggup menjamin kemerdekaan beribadah dan beragama di negara ini? 

 Atau sejarah kembali akan menuliskan "Minoritas...nasibmu sudah ditakdirkan seperti itu di negara ini, terima saja"

Sumber:

Gambar, penelusuran Google di akses 03-06-2014, pukul 08:50 WIB
[1] Hashim bernama lengkap DR.(HC) Hashim S. Djojohadikusumo merupakan Ketua Dewan Pembina KIRA Masa bakti 2011-2016. Hashim sendiri adalah adik kandung dari Prabowo. KIRA atau Kristen Indonesia Raya adalah salah satu sayap organisasi di bawah Partai Gerinda. (Lihat di sini tentang KIRA) 
[2] tribunnews.com di akses 03-06-2014, pukul 08:15 WIB
[3] kompas.com di akses 03-06-2014, pukul 10:06 WIB
[4] wikipedia.org di akses 03-06-2014, pukul 10:44 WIB

 tulisan ini diposting juga di kompasiana.com

 Artikel ini sempat saya bagikan di kompasiana, tapi kemudian atas laporan 'pengguna/pembaca' yang tidak 'suka' dengan tulisan ini membuat di cekal dengan alasan copy-paste??? Tapi untungnya Google bukan kompasiana, jadi 'mungkin punya pemikiran dan algoritma berbeda.


 update 05-06-2014: 7 Gereja di Cianjur disegel, Kemenag kirim tim dari Jakarta, kompas.com.  

Baca Selengkapnya ....
Categories: , , , ,

Modal KTP Miskin Dilarang Sakit

Posted by Unknown Friday, May 23, 2014 0 komentar
"Di sini terbaring mbo Cip yang mati di rumah karena ke rumah sakit tak ada biaya...Di sini kubaca kembali: sejarah kita belum berubah!"*
hak jaminan kesehatan nasional

Sebutkan nama jaminan pelayanan kesehatan yang pernah ada di negeri ini? Waduh, apa ya, ok, secara acak yang saya ingat, ada GAKIN, Kartu Sehat, Jamkesda, Jamkesnas, Jamsostek, Askes, dan yang terbaru adalah JKN BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Terjaminkah kesehatan rakyat? Mungkin! 

Jadi begini, ada sepenggal kisah seperti ini:

Saya pernah mengantar teman saya yang istrinya sakit dan teman saya itu tidak 'cakap ekonomi', ya...namanya juga sakit, 'main bawa aja' ke Puskesmas. Ternyata, penyakitnya tidak bisa ditangani pihak Puskesmas, dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar dari puskesmas.

"Ini pasien umum atau ada jaminan kesehatannya?, Coba keluarganya daftar dulu di loket depan..."

Jadi pasien umum dulu, kita cepat-cepat ke rumah, temuin RT sampai kelurahan, minta surat keterangan tidak mampu. Dengan simpati dan dukungan warga akhirnya dapat juga surat itu. 

Sampai lagi kita bertemu di rumah sakit yang lebih besar dari Puskesmas. "Pak...penyakit istri Bapak, tidak dapat ditangani di sini, karena peralatan kami kurang memadai, jadi ini surat rujukan untuk ke rumah sakit pusat"

Terus-terang ya...bayar pendaftaran sebesar 22 ribu (lupa) saja, sudah kalang kabut, apa lagi ongkos ke rumah sakit yang lebih besar dari Puskesmas dan lebih besar lagi.

Perjuangan tak boleh berhenti, demi orang yang kita cintai! Akhirnya sampai juga ke rumah sakit yang lebih besar dari Puskesmas lebih besar lagi.

Keadaan memaksa untuk merubah diri menjadi mahasiswa sidang skripsi, mondar-mandir foto kopi data rangkap-rangkap, setiap ruangan, kasih satu rangkap, ambil obat kasih satu rangkap. 

Skripsinya sudah lengkap, di acc sampai bab lima, tinggal tunggu sidang kelulusan. 

"Lulus?", 

"Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu proses pengobatan istri saya".

Setelah beberapa hari di rawat di rumah sakit lebih besar dari puskesmas lebih besar lagi, istrinya meninggal dunia. Medis yang gagal, terlambatnya pengobatan, atau Tuhan yang sayang kepada umat-Nya yang miskin, sehingga Dia 'mengambilnya' untuk di rawat di Firdaus.

Pemimpin harus memberikan Hak Pelayanan Kesehatan kepada rakyatnya

Untuk pengurusan JKN BPJS, rakyat dihadapkan dengan kurangnya sosialisasi di lapangan, sistem antrian rujukan dan administrasi yang sangat melelahkan, rendahnya kualitas pelayanan, dan lain sebagainya. Baca juga ulasan Kompas com:

Pemerintahan yang baru di tuntut untuk memberikan Hak rakyat atas kesehatan sesuai dengan UUD 1945.  Jaminan kesehatan itu adalah hak rakyat, jaminan kesehatan itu tidak ada istilah 'Subsidi' atau bantuan, karena memperoleh kesehatan itu adalah hak dan pemerintah wajib untuk memberikannya.

Mengapa harus berbelit-belit?

Bagi rakyat tidak mampu, mengapa pemerintah harus memberikan prosedur syarat mendapatkan jaminan kesehatan yang berbelit-belit dan melelahkan. Cukup dengan memperlihatkan KTP, dan biarkan rumah sakit yang bersangkutan yang mengelola data pasien sesuai KTP pasien.

"Ya tidak semudah itu, masa berobat hanya membawa KTP, sekali pun itu rakyat tak mampu"  

Siapa pun Presiden dan Wakil Presiden terpilih, apakah pasangan Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta dan kabinetnya, juga orang-orang yang duduk di kursi rakyat di DPR, apakah Saudara-Saudara bila kelak menjadi pemimpin bangsa ini, berani menjawab tantangan untuk memberikan secara utuh Hak Rakyat atas pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP?

Atau sejarah akan kembali menuliskan, "Yang Miskin Dilarang Sakit, apalagi hanya bermodalkan KTP"

Sumber:
* Puisi Wiji Thukul: Kuburan Purwoloyo

Baca Selengkapnya ....
Categories: , , , , ,

Setetes Madu Capres Pilihan Rakyat

Posted by Unknown Wednesday, May 21, 2014 0 komentar
"Dengan keteguhan hati dan kebenaran yang sesuai dengan titah Tuhan, marilah kita berusaha untuk menyelesaikan tugas kita, yaitu menyembuhkan luka-luka bangsa" 
Abraham Lincoln

Capres 2014 Siapa memilih siapa

Siapakah calon presiden pilihan rakyat? Apakah Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta? Rakyat akan menentukan nasibnya sendiri, siapa pemimpin mereka ke depan. 

Yang perlu dicermati oleh Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, apakah pemimpin yang akan di pilih rakyat, adalah pemimpin yang sanggup 'mengobati dan menyembuhkan luka-luka' yang di derita rakyatnya, akibat ulah 'negatif' yang dilakukan  banyak pemimpin di negara ini, rakyat menderita dengan beragam 'sakit' yang tidak ada 'obat'nya. 
Janji-janji manis yang dituangkan dalam Visi-Misi para kandidat capres, sangat jauh untuk dapat dipahami terutama oleh golongan rakyat kecil dan sederhana.

Apakah bila terpilih, Presiden dan Wakilnya dapat menyembuhkan luka-luka rakyak? Abraham Lincoln lebih dari seratus tahun lalu pernah mengatakan "setetes madu bisa menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu". 

Janji-janji manis yang dituangkan ke dalam Visi-Misi oleh para calon presiden dan wakil presiden dengan dukungan koalisinya, itu ibarat 'segalon empedu' bagi rakyat! Pada akhinya, presiden dan wakil presiden terpilih hanya akan bekerja untuk partainya, hanya untuk memikirkan cara pembagian 'kekuasaan' yang saling menguntungkan antar koalisi parpol, hanya untuk mencari ketentraman, keamanan dan masa depan dirinya, partainya, dan golongan-golongan tertentu saja.

Berpikir dan berjiwa besar dari para pemimpin bangsa merupakan setetes madu bagi rakyat. Apa itu?
  • Pemimpin itu harus mampu memiliki jiwa yang adil untuk setiap keputusan yang diambilnya.
  • Pemimpin itu harus mampu memberikan rasa tenang kepada rakyat.
  • Pemimpin itu harus mampu mengatasi dirinya dan orang-orang dibawah pimpinannya dari 'kerakusan duniawi' yang mengakibatkan rakyat semakin sengsara.
  • Pemimpin itu harus dapat mengayomi rakyatnya, dapat meminimalisir gesekan negatif dari setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah rakyatnya.
  • Pemimpin itu harus dapat mengusahakan kesejahteraan, menjamin sandang, pangan dan papan bagi rakyatnya.
  • Pemimpin itu harus dapat membuat rakyatnya pintar dan cerdas.
  • Pemimpin itu harus sanggup menjaga alam, dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kerakusan dan kediktaktoran.
  • Pemimpin itu harus berani mempertahankan sawah, ladang, dan kebun, agar tersedia makanan yang cukup untuk rakyatnya.
Itulah sebagian besar luka-luka bangsa yang harus disembuhkan oleh pemimpin terpilih bangsa ini. Sanggupkah Jokowi-JK atau Prabowo-Hataa menyembuhkan luka-luka bangsa ini?

Sumber:
Gambar: detik com

Baca Selengkapnya ....
Categories: , , ,
Sponsor Toko Online Westjava27 | Copyright of westjava27 .

Labels

Powered by Blogger.